Ribuan Buruh Kepung DPR! Tuntut Gaji Naik 10% & Pajak THR Dihapus
Jakarta – Ribuan buruh dari Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar aksi besar-besaran di depan Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta, pada Kamis (28/8/2025). Mereka menuntut kenaikan upah minimum tahun 2026 sebesar 10% serta penghapusan pajak tunjangan hari raya (THR) yang dianggap memberatkan pekerja.
Aksi Massa Buruh di Senayan
Sejak pukul 10.00 WIB, massa buruh mulai berdatangan dengan membawa bendera Partai Buruh dan KSPI. Mobil komando terparkir di depan gerbang Gedung DPR, memimpin barisan yang kian membeludak hingga memenuhi jalan Gatot Subroto.
Spanduk besar berwarna oranye dan putih terbentang, menegaskan tuntutan utama mereka: “Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah”. Aksi dimulai dengan menyanyikan Indonesia Raya dan Mars Buruh, sebelum Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyampaikan orasi politiknya.
Tuntutan Buruh: Kesejahteraan dan Keadilan
Dalam pidatonya, Said Iqbal menyinggung ketimpangan fasilitas DPR. Ia menyoroti tunjangan perumahan anggota dewan yang mencapai Rp 50 juta per bulan, jumlah yang sangat kontras dengan biaya hidup buruh yang masih minim.
“Dia naikin tunjangan perumahan saja Rp 50 juta. Kali 12 bulan, setahun Rp 600 juta. Nyewa di mana itu Rp 600 juta, di surga? Mahal banget,” kata Said Iqbal.
6 Tuntutan Utama Buruh di DPR
- Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah (HOSTUM): Naikkan Upah Minimum Tahun 2026 sebesar 8,5% – 10,5%.
- Setop PHK: Bentuk Satgas PHK.
- Reformasi Pajak Perburuhan: Naikkan PTKP menjadi Rp 7,5 juta per bulan, hapus pajak pesangon, THR, JHT, dan diskriminasi pajak bagi perempuan menikah.
- Sahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibuslaw.
- Sahkan RUU Perampasan Aset untuk memberantas korupsi.
- Revisi RUU Pemilu: Redesain sistem Pemilu 2029.
Makna Aksi Buruh di Senayan
Aksi ini menegaskan bahwa suara buruh tidak bisa dipandang sebelah mata. Dengan ribuan massa yang tumpah ruah di Senayan, mereka mengirimkan pesan keras kepada DPR dan pemerintah agar lebih berpihak kepada pekerja, bukan hanya elit politik.
Tuntutan buruh akan menjadi isu penting dalam agenda legislasi nasional, terutama terkait kesejahteraan, keadilan, dan penghapusan kebijakan yang dianggap merugikan pekerja.