Kata Wakil Panglima TNI soal Pengamanan saat Rumah Anggota DPR Dijarah
Jakarta – Wakil Panglima TNI, Jenderal Tandyo Budi Revita, buka suara mengenai isu pengamanan saat rumah Menteri Keuangan hingga anggota DPR RI dijarah massa. Tandyo menegaskan bahwa TNI selalu bertindak jika ada permintaan resmi dari pihak terkait.
Respons TNI Terhadap Penjarahan Rumah Anggota DPR
“Kita selalu diminta dulu kan baru turun. Makanya pada saat tanggal 30 (Agustus) dipanggil Presiden, mungkin ada permintaan. Makanya tanggal 31 (Agustus) kita turun,” ujar Tandyo usai rapat bersama Komisi I DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/9/2025).
Tandyo menegaskan posisi TNI berada di belakang Polri dan membantah dugaan cipta kondisi yang dilakukan TNI. “Saya kira kemampuan TNI untuk mencipta kondisi. Kita kan di belakang terus, di belakang Polri,” jelasnya.
Perintah Presiden dan Koordinasi Pengamanan
Pada Sabtu, 30 Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto memanggil Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk membahas pengamanan. Setelah ada permintaan, TNI segera turun membantu pengamanan. Tandyo menegaskan TNI selalu taat konstitusi dan hanya bertindak setelah ada perintah resmi.
Imbauan Wamenhan soal Aksi Demonstrasi
Wakil Menteri Pertahanan, Marsekal Donny Ermawan, mengimbau masyarakat agar menyampaikan aspirasi dengan tertib dan sesuai aturan. Ia memperingatkan agar aksi tidak ditunggangi sehingga menimbulkan anarkis, merusak fasilitas umum, memasuki rumah pribadi, atau mengancam keselamatan orang lain.
“Bapak Presiden melalui Menteri Pertahanan juga sudah memerintahkan Panglima TNI dan Polri untuk melakukan tindakan tegas yang terukur,” imbuh Donny.
Latar Belakang Demonstrasi dan Penjarahan
Aksi demonstrasi beberapa hari terakhir bermula dari tuntutan masyarakat terkait gaji dan tunjangan anggota DPR. Demo memanas usai pengemudi ojek online Affan Kurniawan tewas dilindas rantis Brimob. Massa kemudian menggeruduk dan menjarah rumah-rumah anggota DPR RI. Akhirnya, DPR dan pemerintah sepakat mencabut kebijakan tunjangan anggota DPR.
Deskripsi gambar: Wakil Panglima TNI memastikan TNI siap mengamankan rumah anggota DPR setelah aksi demonstrasi dan penjarahan di Jakarta. Tindakan dilakukan atas permintaan resmi dan koordinasi dengan Polri.