Menkes: RI Kekurangan 70 Ribu Dokter Spesialis, Butuh 26 Tahun untuk Mengejar

Jakarta – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa Indonesia mengalami kekurangan tenaga dokter spesialis dalam jumlah besar. Dalam 10 tahun ke depan, Indonesia diperkirakan akan kekurangan sekitar 70 ribu dokter spesialis.

Caption: Menkes Budi Gunadi Sadikin memaparkan kekurangan dokter spesialis di Indonesia. (Foto: Kemenkes RI)

Produksi Dokter Spesialis Masih Minim

Menurut Menkes, saat ini Indonesia hanya mampu memproduksi sekitar 2.700 dokter spesialis per tahun. Dengan kebutuhan 70 ribu dokter dalam satu dekade, Indonesia memerlukan waktu sekitar 26 tahun untuk memenuhi gap tersebut.

“Ini tantangan kita bersama karena setahun kita produksi cuma 2.700. Artinya, kalau kita kejar dengan kecepatan ini, sampai 100 tahun kemerdekaan pun gap-nya belum selesai,” kata Budi dalam konferensi di Jakarta Selatan, Selasa (22/7/2025).

Dampak: 1 Juta Kematian Setiap Tahun

Kurangnya dokter spesialis dinilai sebagai salah satu pemicu lebih dari 1 juta kematian masyarakat Indonesia setiap tahun. Kasus tertinggi berasal dari penyakit kritis seperti stroke, jantung, dan kanker.

“Bukan hanya soal jumlah, tapi ini soal nyawa. Karena tidak adanya dokter spesialis, layanan dasar pun bisa lumpuh,” jelasnya.

Menkes Distribusi Dokter Tidak Merata

Permasalahan lain yang disorot adalah distribusi tenaga medis yang tidak merata. Di beberapa kabupaten/kota, layanan jantung tidak dapat diberikan karena tidak adanya dokter spesialis jantung.

“Hanya ada 3 hingga 4 provinsi yang memiliki rasio dokter spesialis jantung ideal. Sisanya sangat tertinggal,” ungkap Menkes.

Perlu Akselerasi dan Terobosan Kata Menkes

Menkes menegaskan perlunya percepatan pendidikan dokter spesialis dan reformasi sistem distribusi. “Bukan cuma soal jumlah. Distribusi juga harus dipercepat. Kita tidak bisa bekerja dengan ritme lama,” tegas Budi.

Kesimpulan: Ancaman Serius bagi Sistem Kesehatan

Kekurangan dokter spesialis menjadi ancaman nyata terhadap pelayanan kesehatan nasional. Pemerintah diminta mempercepat regulasi, reformasi pendidikan kedokteran, dan distribusi dokter agar tidak terjadi stagnasi dalam pelayanan medis ke depan.