Jakarta – Komandan Satuan Siber (Dansat Siber) Mabes TNI Brigjen Jo Sembiring berkonsultasi dengan Polda Metro Jaya terkait dugaan tindak pidana oleh pendiri Malaka Project, Ferry Irwandi. Namun, langkah ini menuai kritik keras dari Koalisi Masyarakat Sipil.

Kritik Koalisi Sipil terhadap TNI

Koalisi Masyarakat Sipil menyayangkan keterlibatan TNI dalam pemantauan aktivitas ruang siber. Menurut mereka, hal ini justru memperkuat gejala militerisasi ruang siber yang berpotensi mengancam kebebasan sipil dan demokrasi.

“Adanya upaya mengkriminalisasi Ferry Irwandi justru semakin menguatkan sinyal adanya upaya menutupi fakta kejadian dan menghalang-halangi penegakan hukum yang adil dan fair,” bunyi pernyataan Koalisi, Selasa (9/9/2025).

Koalisi menilai bahwa pelaporan terhadap Ferry Irwandi mengesankan adanya intervensi hukum yang bisa menjadi ancaman bagi sistem negara hukum di Indonesia.

Pernyataan Resmi Koalisi Sipil

• Menganggap ada indikasi kriminalisasi terhadap Ferry Irwandi.
• Melihat adanya intervensi dalam proses penegakan hukum.
• Menilai langkah TNI bisa menjadi preseden buruk bagi demokrasi.
• Mendesak agar proses hukum dilakukan secara transparan di pengadilan.

Menurut Koalisi, bilamana ada dugaan tindak pidana, seharusnya TNI menyerahkan proses kepada mekanisme hukum yang sah, bukan dengan tindakan yang berpotensi mengintervensi.

Pernyataan Brigjen Jo Sembiring

Sementara itu, Brigjen Jo Sembiring menjelaskan kedatangannya ke Polda Metro Jaya merupakan bagian dari konsultasi hukum. Ia menyebut patroli siber TNI menemukan sejumlah fakta yang diduga berkaitan dengan tindak pidana yang melibatkan Ferry Irwandi.

“Kami temukan beberapa fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Saudara Ferry Irwandi. Nanti prosesnya akan berlanjut ke penyidikan,” kata Jo Sembiring, Senin (8/9/2025).

Upaya Kontak ke Ferry Irwandi

Brigjen Jo menyebut pihaknya sudah mencoba menghubungi Ferry Irwandi, namun nomor teleponnya tidak dapat dihubungi. “Kami coba kontak, handphone mati. Saya coba konsultasi, staf saya hubungi juga tidak bisa,” ujarnya.

Menanggapi hal ini, Ferry Irwandi menyatakan dirinya belum mengetahui detail tuduhan tersebut. “Saya belum tahu apa-apa,” kata Ferry ketika dikonfirmasi.

Dampak Polemik terhadap Demokrasi

Kasus dugaan pidana ini menjadi sorotan publik, terutama karena melibatkan TNI dalam ranah sipil. Koalisi Sipil menegaskan bahwa demokrasi Indonesia bisa terancam bila militerisasi ruang siber terus terjadi tanpa ada batasan hukum yang jelas.