Proyek Vila di Pulau Padar Ditolak Masyarakat, DPR Terpecah
Pulau Padar di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), tengah menjadi sorotan publik setelah mencuat rencana pembangunan 619 vila di kawasan tersebut. Proyek ini memicu perdebatan sengit di DPR RI serta penolakan dari masyarakat yang khawatir akan dampaknya terhadap ekosistem setempat, khususnya habitat komodo yang menjadi ikon nasional.
Penolakan Masyarakat dan Sikap DPR
Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, menegaskan dukungannya terhadap penolakan publik. Ia menyatakan kekhawatiran bahwa pembangunan ratusan vila berpotensi merusak ekosistem Pulau Padar dan habitat komodo.
“Kalau masyarakat menolak tentu ini adalah aspirasi langsung dari masyarakat dan sebagai anggota DPR tentu punya kewajiban untuk menindaklanjuti dan memperjuangkan aspirasi masyarakat,” ujar Daniel Johan.
Daniel menilai DPR memiliki tanggung jawab moral dan hukum, sebagaimana diatur dalam UU MD3, untuk melindungi hak rakyat serta mencegah eksploitasi lingkungan yang dapat merugikan generasi mendatang.
Pandangan yang Lebih Moderat
Berbeda dengan Daniel, Wakil Ketua Komisi IV DPR, Alex Indra Lukman, tidak secara tegas menolak rencana tersebut. Namun, ia menekankan bahwa setiap pembangunan wisata harus memperhatikan keberlanjutan ekosistem dan menghindari kerusakan alam.
“Sebagai Komisi IV, tentu kami akan perdalam hal ini pada Kemenhut di masa sidang depan,” kata Alex.
Dampak Lingkungan yang Dikhawatirkan
- Kerusakan habitat komodo yang merupakan satwa endemik.
- Potensi terganggunya kawasan konservasi Pulau Padar.
- Peningkatan aktivitas manusia yang dapat merusak keseimbangan alam.
- Risiko pencemaran akibat pembangunan skala besar.
Hingga kini, rencana pembangunan vila di Pulau Padar masih menjadi perdebatan. DPR akan memanggil Kementerian Kehutanan untuk memberikan penjelasan resmi. Publik pun menunggu keputusan yang memastikan kelestarian lingkungan sekaligus keberlanjutan pariwisata di NTT.